Monday, November 21, 2011

Ketentuan Mengenai Pembatalan Lelang sesuai Surat Direktur Lelang nomor S-1338/KN.7/2011

Mengingat masih adanya pertanyaan mengenai penundaan atau pembatalan pelaksanaan lelang Hak Tanggungan yang diakibatkan adanya gugatan dari pihak selain debitur/suami atau istri debitor/tereksekusi, serta dalam rangka memberikan persepsi yang sama terkait penerapan Pasal 13 ayat (1) jo. Pasal 27 huruf c dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait lelang Hak Tanggungan, PMK nomor 93/PMK.06/2010 mengatur sebagai berikut:
  • Pasal 13 ayat (1), dalam hal terdapat gugatan terhadap objek lelang Hak Tanggungan dari pihak lain selain debitur/suami atau istri debitor/tereksekusi, pelaksanaan lelang dilakukan berdasar titel eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi.
  • Pasal 27 huruf c, Pembatalan Lelang sebelum pelaksanaan lelang diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal antara lain terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dari pihak selain debitur/suami atau istri debitor/tereksekusi.
2. Perlu dipahami bahwa pengaturan pasal tersebut adalah dalam konteks hubungan debitur atas kepemilikan objek yang dibebani hak tanggungan, sehingga secara filosofi yang dimaksud dengan pihak lain tersebut adalah yang terkait langsung dengan kepemilikan objek yang akan dilelang, selain dari debitur, suami atau istri debitor/tereksekusi. Dengan demikian tidak semua gugatan dari pihak ketiga dapat menunda lelang Hak Tanggungan.

3. Pihak lain yang terkait langsung dengan kepemilikan objek yang dilelang misalnya pihak ketiga yang merasa objek yang dimilikinya tidak pernah diagunkan. Terkait hal ini, perlu kami tegaskan juga bahwa pihak penyewa tidak termasuk sebagai pemilik, sehingga tidak termasuk dalam pihak lain yang dapat menunda lelang Pasal 6 UUHT.

4. Berkenaan dengan hal di atas, apabila terdapat gugatan dari pihak lain selain debitur/suami atau istri debitor/tereksekusi terhadap rencana pelaksanaan lelang Hak Tanggungan, maka KPKNL perlu mengevaluasi posisi penggugat dalam kaitannya dengan kepemilikan atas objek yang akan dilelang.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Lelang
ttd
Suryanto
NIP195306121978021001
 
Copyright © 2013 KPKNL Banda Aceh