Bersinergi dan memberikan pelayanan yang terbaik

Nota Kesepahaman Kanwil DJKN Aceh dan PT Bank Mandiri (PERSERO) Tbk. Regional Sumatera I. MoU telah ditandatangani oleh Kepala Kanwil DJKN Aceh dan Senior Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional Sumatera I

Silaturrahmi dan penggalian potensi lelang

Kepala Bidang Aset DPKKD Pemeritah kabupaten Aceh Besar, Rafzan Amin mengapresiasi pelaksanaan lelang yang dinilai sangat lancar karena KPKNL Banda Aceh melaksanakan lelang dengan profesional.

KAKANWIL ACEH : Tingkatkan Dedikasi, Loyalitas, dan Tanggung Jawab

Arahan dan pembinaan dari Kepala Kanwil DJKN Aceh Ekka S. Sukadana. Ekka mengingatkan seluruh pegawai KPKNL Banda Aceh untuk meningkatkan dedikasi dan loyalitas serta tanggung jawab yang penuh dalam bekerja sehingga seluruh tugas yang dibebankan dapat dilaksanakan dengan baik.

Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh.

Ekka menjelaskan bahwa pentingnya pemahaman yang mendalam terkait aplikasi SIMAN sehingga proses pelaksanaan Rekonsiliasi BMN Semester I tahun 2015 dapat berjalan lancar.

Your Integrity is Priceless!!!!!

Banda Aceh - Sekembalinya dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Banda Aceh Acep Hadinata segera melakukan transfer knowledge kepada pejabat dan pegawai KPKNL Banda Aceh pada Senin, 8 November 2016.

Transfer knowledge tersebut dilakukan dengan maksud agar pejabat dan pegawai di lingkungan KPKNL dapat merasakan semangat yang sama dalam rakernas sekaligus memberi arahan terhadap kinerja di akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017.

Diawali dengan memberikan motivasi kepada para pegawai, khususnya kepada pemuda, acara dilanjutkan dengan menonton video sambutan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada saat pembukaan rakernas DJKN di Gedung Djuanda, Jakarta, yang diakses melalui fanspage Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Sri Mulyani, Acep menyampaikan sedikitnya 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, setiap pejabat dan pegawai harus menjaga dignity dan integrity masing-masing. “Your dignity is priceless”, ucap Acep menirukan Sri Mulyani.

Yang kedua, bekerjalah sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan output terbaik. “Itu Profesional. Dan harus disertakan dengan continous improvement, atau  perbaikan secara terus menerus sesuai dengan nilai Kementerian Keuangan, Kesempurnaan.

Terakhir, ciptakan prinsip tata kelola yang baik. Acep menjelaskan, bahwa meski taget tercapai, namun tata kelola masih ada yang berantakan, itu artinya menkhianati tujuan. “Mari kita hargai proses, jangan khianati tujuan dengan cara yang salah”, ajak Acep.

Pada kesempatan itu pula, Kepala KPKNL yang hobi menulis ini mencanangkan gerakan Satu Jam Briefing Tanpa Gadget atau disingkat SAM BINTANG. Semua pegawai yang mengikuti rapat diajak untuk meninggalkan alat komunikasi dan gadget di box yang sudah disediakan sebelumnya selama satu jam Briefing.

Acara diakhiri dengan menyaksikan video yang menggambarkan kondisi pit stop Formula 1 pada tahun 1950 dan 2013. Di mana pada tahun 2013 waktu yang dihabiskan sebuah mobil dalam pit stop hanya kurang dari 4 detik saja, sangat jauh berbeda dibandingkan dengan tahun 1950 yang membutuhkan waktu paling tidak 67 detik. Video yang memberi makna tentang arti penting continuous improvement tersebut diharapkan dapat semakin mengilhami seluruh pejabat dan pegawai KPKNL Banda Aceh untuk terus menerus menuju kesempurnaan. (Seksi HI)







Pemindahtanganan Untuk Pembangunan


Banda Aceh,- Masuk menjadi program prioritas pembangunan Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh, penggalian Jalan Bawah Tanah (Underpass) yang menghubungkan antara Beurawe dan Kuta Alam telah dimulai sejak awal Agustus 2016 lalu. Dalam perkembanganya, proyek tersebut masih membutuhkan lahan yang dikuasakan penggunaannya kepada Kepolisian Daerah (Polda) Aceh.

Pemkot Banda Aceh melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU), berkoordinasi dengan Biro Sarana dan Prasarana (Sapras) Polda Aceh, dan KPKNL Banda Aceh agar dapat menggunakan lahan yang saat ini digunakan sebagai parkir mesjid asrama Brimob tersebut.

Pada Senin, 5 September 2016, Kepala KPKNL Banda Aceh dikunjungi oleh Bagian Fasilitas dan Konstruksi (Faskon) Polda Aceh berserta staf dan DPU Pemkot Banda Aceh. Kunjungan tersebut dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait BMN yang terkena proyek pembangunan jalan Pemerintah Kota Banda Aceh. “Ada 4 lokasi BMN berupa tanah dan bangunan yang akan digunakan Pemkot Banda Aceh untuk proyek pembangunan maupun pelebaran jalan, hanya saja untuk tahun ini baru 2 yang akan diproses, yaitu di jalan T. Malikul Saleh dan di jalan Mayjen T. Hamzah” jawab Kombes Pol Yunus. AH, Kepala Bagian Faskon Polda Aceh saat ditanya tentang BMN yang terkena rencana pembangunan jalan.


Didampingi oleh Kepala Seksi PKN, Denny Setyaji Prabowo dan Kepala Seksi HI, Erni Hayati Nasution, Kepala KPKNL Banda Aceh menyatakan bahwa pada prinsipnya, lahan tersebut dapat digunakan Pemkot Banda Aceh melalui mekanisme hibah atau menukar menukar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “KPKNL Banda Aceh tentu sangat mendukung pembangunan insfastruktur di Bumi Serambi Mekkah, namun prosesnya harus tetap mematuhi peraturan perundang-undangan”, ujar Kepala KPKNL Banda Aceh Acep Hadinata. Sebagai mitigasi risiko, pria yang telah 4 tahun bertugas di Aceh ini menugaskan Kepala Seksi PKN untuk meninjau lokasi BMN yang akan digunakan oleh Pemkot Banda Aceh tersebut.

Denny Setyaji Prabowo saat meninjau lokasi menyarankan agar Polda Aceh berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas PU Pemkot Banda Aceh. Setelah koordinasi agar segera mengirimkan surat permohonan terkait pemindahtanganan BMN tersebut. “KPKNL Banda Aceh telah membantu memediasi terkait langkah apa yang ditempuh dari sisi ketentuan. Proyek tersebut untuk kepentingan umum, seharusnya proses administrasinya segera dilaksanakan. Jika ditunda, justru menghambat proyek pembangunan itu sendiri”, lanjutnya. (seksi HI)









Untung Tak dapat Diraih, Malang Tak Dapat Ditolak

Banda Aceh,- Demi tersusunnya Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akuntabel, tidak jarang para petugas dari KPKNL di seluruh Indonesia harus berusaha lebih keras. Pun begitu dengan pegawai dari KPKNL Banda Aceh. Sepanjang +/- 434km jarak antara Banda Aceh hingga Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan ditempuh untuk memberikan pelayanan kepada satuan kerja yang masih memiliki kendala dalam pencatatan BMN. Bukanlah perjalanan yang mudah, tidak kurang medan yang harus dilalui berupa hembusan angin kencang di daerah pantai, menyisir tebing Pegunungan Kulu, menembus hutan di Pegunungan Paro, dan menikmati pemandangan indah di Gunung Geurute.

Rekonsiliasi BMN semester I tahun 2016 ini, sejatinya telah dapat dilaksanakan tanpa harus bertatap muka dengan hadirnya Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN), namun agar data yang direkam akurat, layanan fillial tetap dilaksanakan. Pada Rekonsiliasi BMN Semester I 2016 ini KPKNL Banda Aceh sedikitnya melayani +/- 930 satker (terbanyak di seluruh Indonesia berdasarkan hasil monitoring data SIMAN per 25 Juli 2016), dimana 186 diantarnya merupakan satker KPPN Meulaboh dan sebanyak 147 satker KPPN Tapaktuan.

Pada pertengahan tahun, kondisi cuaca di Provinsi Aceh sangat tidak dapat diprediksi. Hujan lebat dan angin kencang yang disertai kilat bisa saja datang sewaktu-waktu. Banjir dan jalan yang terputus sudah menjadi kabar yang sudah tidak asing lagi. Melalui website, BMKG telah memberikan peringatan dini untuk beberapa wilayah di Provinsi Aceh.

Hal tersebut tidak menyurutkan semangat petugas rekonsiliasi KPKNL Banda Aceh, satuan kerja harus dibimbing, demi pertanggungjawaban keuangan negara kepada rakyat, tugas harus diselesaikan. Berdasarkan surat tugas dari Kepala KPKNL, tim berangkat menuju lokasi yang dibagi menjadi dua. Pelayanan di KPPN Meulaboh dan KPPN Tapaktuan.

Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, kehati-hatian petugas dalam mengendarai mobil dalam perjalanan pulang dari Meulaboh ternoda akibat hewan ternak yang tiba-tiba berlari ke tengah jalan yang licin. Akibatnya, mobil menabrak pembatas jalan. Kejadian tersebut hanya berselang beberapa hari setelah sebelumnya mobil petugas rekon yang berangkat menuju Tapaktuan menabrak baliho karena jalan terhalang oleh mobil oleng yang datang dari arah yang berlawanan.

Tidak ada korban jiwa (manusia ataupun hewan) dalam kedua insiden tersebut. Namun KPKNL Banda Aceh sementara harus kehilangan salah satu pegawai terbaiknya dalam beberapa hari ke depan karena harus melalui masa penyembuhan. Adapun pelayanan kepada satuan kerja tetap diberikan dengan mengirimkan petugas pengganti. Rekonsiliasi BMN berjalan sukses, hingga berita ini ditulis, sebanyak 82% satuan kerja telah melaksanakan rekonsiliasi. (seksi HI)










SEJARAH TERCIPTA DIUJUNG NUSANTARA





Sabang,- Lelang Illegal Fishing KPKNL Banda Aceh membuat sejarah, pada Selasa, 19 Juli 2016 bertempat di Pangkalan TNI Angkatan Laut (AL) Sabang, ikan beku campuran seberat +/-1.930 ton yang merupakan barang bukti tangkapan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang dibantu oleh TNI AL berhasil dilelang dengan harga 21 Miliar Rupiah. Bukan hanya capaian harga yang mencapai 217% dari nilai limit, atau kenaikan 117,6% dari 9,65 Miliar Rupiah yang membuat KPKNL Banda Aceh patut berbangga, namun juga lelang dimaksud merupakan lelang illegal fishing dengan capaian harga lelang terbesar sepanjang sejarah lelang di Bumi Serambi Mekkah hingga saat ini.

Prestasi tersebut tidak luput dari sinergi berbagai pihak, baik internal maupun eksternal KPKNL Banda Aceh. Mulai dari skill Pejabat Lelang, Angga Rahmazoni yang mampu memaksa peserta lelang untuk menaikkan harga penawaran hingga 51 kali, hingga bantuan dari berbagai pihak, utamanya dari TNI AL dan PSDKP Sabang sehingga peserta merasa nyaman dalam melakukan penawaran.

Seperti yang pernah diberitakan, kapal berbendera Thailand bernama MV Silver Sea 2 diduga melakukan alih muatan (illegal transhipment) di laut Arafura dengan kapal milik Pusaka Benjina Resources yang merupakan perbuatan terlarang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014. Sebelumnya, KPKNL Banda Aceh telah melakukan berbagai upaya persiapan agar pelaksanaan lelang ini dapat berjalan lancar, terlebih mempertimbangkan bahwa lelang ini tidak menutup kemungkinan akan adanya gugatan dikemudian hari (baca: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/detail/antisipasi-lelang-illegal-transhipment ).

Turut hadir dalam proses lelang tersebut di antaranya Kepala KPKNL Banda Aceh, Kepala Pengadilan Negeri Sabang, Kepala Biro Kerjasama & Humas KKP serta Kepala DKP Aceh. Selain itu, lelang tersebut juga disaksikan oleh Kepala Disperindag Aceh, Kepala Seksi Pidum Kejaksaan Negeri Sabang, SKPM Kelas I Aceh dan Kuasa Hukum kapal Silver Sea 2.  Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPKNL Banda Aceh, Acep Hadinata mengajak seluruh Pejabat Lelang pada KPKNL Banda Aceh untuk belajar langsung lelang illegal fishing ini.

Dalam kesempatan terpisah Kepala Seksi Pelayanan Lelang, Bambang Santoso mengatakan bahwa persiapan untuk lelang ini dilaksanakan dengan detail dan rinci. Mitigasi resiko juga dijalankan sebelum lelang dilaksanakan. “Buah dari itu semua, alhamdulillah, dapat memberikan hasil yang optimal. KPKNL Banda Aceh akan mempersiapkan diri untuk lelang-lelang semacam ini dikemudian hari”, ujar pria yang memiliki hobi bermain tenis meja ini.

“Capaian ini membuat kami semakin bersemangat untuk menyelesaikan tahun ini dengan capaian tertinggi pokok lelang sepanjang sejarah KPKNL Banda Aceh”, lanjut Bambang. (Seksi HI)