Penyerahan Penghargaan WBK- WBBM oleh Menteri Keuangan

KPKNL Banda Aceh raih nilai sempurna penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani-red (WBK/WBBM). Dengan hasil penilaian 94,97. Hasil tersebut sangat membanggakan karena nilai minimal untuk meraih predikat WBK dan WBBM adalah 75.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara saat meresmikan Mess KPKNL Banda Aceh

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto meresmikan penggunaan fasilitas Asrama Pegawai milik Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh

Dukung Langsung Garuda Muda

KPKNL Banda Aceh turut berpartisipasi dalam kegiatan luar kantor, mendukung Timnas U-19 Garuda Muda saat bertanding melawan Aceh Selection.

Inovasi TI KPKNL Banda Aceh

Sampaikan aduan, kritik, dan saran mengenai kinerja KPKNL Banda Aceh melalui smartphone.

PEMAHAMAN YANG BAIK TERKAIT PENGELOLAAN BMN SESAMA SAUDARA SE-KEMENTERIAN KEUANGAN

Banda Aceh- KPKNL Banda Aceh sebagai unit kerja di bawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara merasa perlu dalam memberikan pemahaman yang baik terkait pengelolaan Barang Milik Negara kepada unit-unit lain di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini diwujudkan dalam acara Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan BMN pada Satuan Kerja Kementerian Keuangan di Wilayah Kerja KPKNL Banda Aceh yang dilaksanakan di Asrama KPKNL Banda Aceh pada tanggal 19 Maret 2015. Acara sosialisasi kali ini dihadiri oleh perwakilan dari satuan kerja Kementerian Keuangan diantaranya dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPBN), serta dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Acara sosialisasi dibuka oleh Nofiansyah, Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Kanwil DJKN Aceh yang dalam hal ini mewakili Kepala Kanwil DJKN Aceh. “Sebagai saudara di lingkungan Kementerian Keuangan, pemahaman terkait Pengelolaan BMN harus sama, hal ini dikarenakan bisa saja sewaktu-waktu ada satuan kerja dari Kementerian/Lembaga lain yang bertanya terkait Pengelolaan BMN kepada Bapak/Ibu semua” ujar Nofiansyah dalam pembukaan sosialisasi.
Acara sosialisasi dilanjutkan dengan pemaparan dari Rahmaluddin Saragih selaku Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini Rahmaluddin memaparkan isi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan BMN. Dalam pemaparannya, Rahmaluddin menjelaskan terkait prinsip-prinsip umum, kewenangan dan tanggung jawab, objek Penetapan Status Penggunaan BMN, proses pengajuan Penetapan Status Penggunaan BMN, serta problematika yang dihadapi dalam proses Penetapan Status Penggunaan BMN. Tiap peserta pun mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses Penetapan Status Penggunaan yang dijelaskan.
Pada sesi kedua acara dilanjutkan dengan pemaparan dari Imam Sartono Hadi Wijaya, Staf pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Banda Aceh, terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN. Sesi kali ini dipandu oleh moderator Indra Santoso. Dalam pemaparannya, Imam tak lupa mengingatkan kepada para peserta sosialisasi untuk mengirimkan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN di lingkungan satker masing-masing.
Acara yang berlangsung serius dan santai ini dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari para peserta sosialisasi. Para peserta terlihat sangat antusias dalam memberikan pertanyaan terkait materi yang disampaikan, hal ini terlihat dari tidak hentinya pemateri menjelaskan satu per satu pertanyaan yang diajukan hingga akhir acara.
Sosialisasi kali ini dilakukan agar para unit satuan kerja terutama di lingkungan Kementerian Keuangan dapat meningkatkan kerja sama dengan KPKNL Banda Aceh agar pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel. (Foto dan Teks : Guntur Priadi, Seksi HI KPKNL Banda Aceh)

SINERGI DALAM MENYATUKAN MISI SERTIPIKASI

Banda Aceh- Bertempat di Asrama KPKNL Banda Aceh, Rabu 18 Maret 2015, KPKNL Banda Aceh menggelar Rapat Koordinasi Program Percepatan Sertipikasi BMN Berupa Tanah Tahun 2015. Pada Rapat Koordinasi kali ini KPKNL Banda Aceh mengundang beberapa pihak terkait diantaranya dari Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, Kantor Pertanahan Kota Sabang, sedangkan unit satuan kerja yang menjadi peserta rapat koordinasi kali ini yaitu Satuan Kerja BWSS I, Balai Besar PJN I, Satuan Kerja PJN II, dan Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Aceh.
Acara dibuka oleh Kepala Kanwil DJKN Aceh yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Nofiansyah. Pada sambutannya, Nofiansyah memaparkan prestasi Kanwil DJKN Aceh yang pada tahun 2014 mendapatkan peringkat terbaik yang diberikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara dalam capaian program sertipikasi di tahun 2014. Nofiansyah mengharapkan terwujudnya sinergi dalam menyatukan misi sehingga tercapai target program sertipikasi sebanyak 200 bidang tanah yang dicanangkan di tahun 2015 untuk wilayah Provinsi Aceh. Dalam pemaparannya, Nofiansyah juga menyampaikan kepada peserta rapat bahwa bidang tanah yang diprioritaskan untuk dilakukan sertipikasi adalah bidang tanah yang persyaratannya sudah siap, bebas dari konflik (free and clear), dan diharapkan setiap unit satuan kerja siap mendampingi petugas dari Kantor Pertanahan yang selanjutnya akan melakukan pengerjaan sertipikasi bidang tanah di lapangan.
Acara dilanjutkan dengan presentasi dari KPKNL Banda Aceh yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Rahmaluddin Saragih. Dalam kesempatan kali ini dipresentasikan  bahwa target Sertipikasi tahun 2015 untuk KPKNL Banda Aceh adalah sebanyak 179 bidang tanah yang terbagi ke beberapa satker utama yaitu sebanyak 65 bidang tanah dari Satker BWSS I, 61 bidang tanah dari Satker PJN II, 53 bidang tanah dari Satker BPKS, dan diharapkan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh siap mem-backup  jumlah bidang tanah yang akan dilakukan sertipikasi.
Rapat koordinasi kali ini dijadikan kesempatan sebagai tempat diskusi bagi satker-satker terkait dalam membahas permasalahan yang timbul akibat program sertipikasi serta pemecahan masalah yang dilakukan. Pada sesi terakhir rapat juga dilakukan kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam MoU antara setiap satker dengan KPKNL Banda Aceh sehingga target sertipikasi tanah pada tahun 2015 dapat tercapai. (Foto dan Teks : Guntur Priadi, Seksi HI KPKNL Banda Aceh)




FORMAT LAPORAN WASDAL

FORMAT LAPORAN WASDAL dapat dilihat di sini

SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN WASDAL

SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN WASDAL dapat dilihat di sini