Penyerahan Penghargaan WBK- WBBM oleh Menteri Keuangan

KPKNL Banda Aceh raih nilai sempurna penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani-red (WBK/WBBM). Dengan hasil penilaian 94,97. Hasil tersebut sangat membanggakan karena nilai minimal untuk meraih predikat WBK dan WBBM adalah 75.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara saat meresmikan Mess KPKNL Banda Aceh

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto meresmikan penggunaan fasilitas Asrama Pegawai milik Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh

Dukung Langsung Garuda Muda

KPKNL Banda Aceh turut berpartisipasi dalam kegiatan luar kantor, mendukung Timnas U-19 Garuda Muda saat bertanding melawan Aceh Selection.

Inovasi TI KPKNL Banda Aceh

Sampaikan aduan, kritik, dan saran mengenai kinerja KPKNL Banda Aceh melalui smartphone.

E-Book Instalasi dan Registrasi SIMAN

E-book Instalasi serta Registrasi SIMAN dapat didownload di sini

APLIKASI SIMAN

Aplikasi SIMAN dapat didownload di sini

UNDANGAN SERTA DAFTAR PESERTA SOSIALISASI PMK 46/PMK.06/2014 DAN PMK 4/PMK.06/2015

UNDANGAN SERTA DAFTARPESERTA DAPAT DILIHAT di sini

PEMAHAMAN YANG BAIK TERKAIT PENGELOLAAN BMN SESAMA SAUDARA SE-KEMENTERIAN KEUANGAN

Banda Aceh- KPKNL Banda Aceh sebagai unit kerja di bawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara merasa perlu dalam memberikan pemahaman yang baik terkait pengelolaan Barang Milik Negara kepada unit-unit lain di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini diwujudkan dalam acara Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan BMN pada Satuan Kerja Kementerian Keuangan di Wilayah Kerja KPKNL Banda Aceh yang dilaksanakan di Asrama KPKNL Banda Aceh pada tanggal 19 Maret 2015. Acara sosialisasi kali ini dihadiri oleh perwakilan dari satuan kerja Kementerian Keuangan diantaranya dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPBN), serta dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Acara sosialisasi dibuka oleh Nofiansyah, Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Kanwil DJKN Aceh yang dalam hal ini mewakili Kepala Kanwil DJKN Aceh. “Sebagai saudara di lingkungan Kementerian Keuangan, pemahaman terkait Pengelolaan BMN harus sama, hal ini dikarenakan bisa saja sewaktu-waktu ada satuan kerja dari Kementerian/Lembaga lain yang bertanya terkait Pengelolaan BMN kepada Bapak/Ibu semua” ujar Nofiansyah dalam pembukaan sosialisasi.
Acara sosialisasi dilanjutkan dengan pemaparan dari Rahmaluddin Saragih selaku Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini Rahmaluddin memaparkan isi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan BMN. Dalam pemaparannya, Rahmaluddin menjelaskan terkait prinsip-prinsip umum, kewenangan dan tanggung jawab, objek Penetapan Status Penggunaan BMN, proses pengajuan Penetapan Status Penggunaan BMN, serta problematika yang dihadapi dalam proses Penetapan Status Penggunaan BMN. Tiap peserta pun mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses Penetapan Status Penggunaan yang dijelaskan.
Pada sesi kedua acara dilanjutkan dengan pemaparan dari Imam Sartono Hadi Wijaya, Staf pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Banda Aceh, terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN. Sesi kali ini dipandu oleh moderator Indra Santoso. Dalam pemaparannya, Imam tak lupa mengingatkan kepada para peserta sosialisasi untuk mengirimkan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN di lingkungan satker masing-masing.
Acara yang berlangsung serius dan santai ini dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari para peserta sosialisasi. Para peserta terlihat sangat antusias dalam memberikan pertanyaan terkait materi yang disampaikan, hal ini terlihat dari tidak hentinya pemateri menjelaskan satu per satu pertanyaan yang diajukan hingga akhir acara.
Sosialisasi kali ini dilakukan agar para unit satuan kerja terutama di lingkungan Kementerian Keuangan dapat meningkatkan kerja sama dengan KPKNL Banda Aceh agar pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel. (Foto dan Teks : Guntur Priadi, Seksi HI KPKNL Banda Aceh)