Wednesday, June 18, 2014

Checklist dan Tanda Terima Dokumen Rekonsiliasi SIMAK BMN Semester I Tahun 2014

Checklist dan Tanda Terima Dokumen Rekonsiliasi SIMAK BMN Semester I Tahun 2014 dapat diunduh di sini

Monday, June 16, 2014

SIMANTAP V-2

Aplikasi SIMANTAP V-2 dapat diunduh di sini

Wednesday, June 11, 2014

KPKNL BANDA ACEH RAIH PREDIKAT WBK/WBBM TAHUN 2014


“Kepercayaan Kantor Pusat DJKN yang menunjuk KPKNL banda Aceh secara mendadak sebagai unit kerja yang dinominasikan untuk mengikuti penilaian kantor WBK/WBBM merupakan satu bukti bahwa SDM KPKNL Banda Aceh adalah SDM yang kompeten dan berintegritas”, demikian Joko Prihanto Kepala Kanwil DJKN Aceh pada sambutan awal kegiatan penilaian oleh Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian Keuangan pada tanggal 5 Juni 2014. Joko Prihanto pada kesempatan tersebut juga menyampaikan harapan dan rasa optimis KPKNL Banda Aceh dapat meraih predikat yang prestisius tersebut.
Sementara itu, Nursevianto Tahier dari Pengendali Teknis Inpektorat jenderal menjelaskan bahwa penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) bukan merupakan sebuah perlombaan namun merupakan suatu predikat yang menjadi cermin kualitas integritas dari para pegawai pada suatu unit kerja dan akan menjadi jendela bagi masyarakat untuk melihat kualitas unit  kerja yang bebas dari korupsi sekaligus melayani pengguna jasa dengan baik. Sedangkan Kepala KPKNL banda Aceh, pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa KPKNL Banda Aceh merupakan unit kerja pertama di Propinsi Aceh yang mengikuti penilaian kantor WBK/WBBM dan akan menjadi sebuah kebanggaan apabila KPKNL Banda Aceh berhasil memenuhi kriteria penilaian WBK/WBBM. “Semoga hasil penilaian Kantor WBK/WBBM, dapat melengkapi prestasi KPKNL Banda Aceh yang pada Tahun 2012 telah meraih peringkat pertama Kantor Pelayanan Percontohan, “imbuh Rofii Edy Purnomo.



Tim Penilai Internal yang terdiri dari Tim Inspektorat IV Itjen Kemenkeu sebanyak 5 (lima) orang termasuk Pengendali Mutu, Biro Organta-Setjen Kementerian Keuangan sebanyak 1 (satu) orang dan pendampingan dari Sekretariat DJKN c.q. Bagian OKI sebanyak 1 (satu) orang melaksanakan penilaian yang berlangsung selama 4 (empat) hari dari tanggal 3 dan 6 Juni 2014. Dalam hal  ini, Biro Organta melaksanakan penilaian terhadap indikator hasil nilai kinerja unit pelayanan publik, sedangkan Tim Itjen melakukan penilaian terhadap 7 indikator hasil lainnya dan 20 indikator proses dengan berpedoman dengan PermenPAN RB Nomor 60/2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Selain itu, Tim Organta dan DJKN melakukan pengamatan langsung terhadap seluruh aktivitas pelayanan termasuk melakukan interview dengan para pegawai dan pengguna jasa yang datang. 
Pada penilaian tersebut, TPI menyampaikan apresiasinya atas inovasi layanan pengaduan KPKNL Banda Aceh yang dinamakan AKSIO yang dikelola langsung oleh Seksi Kepatuhan Internal. Aplikasi AKSIO merupakan Layanan Aduan, Kritik, Saran, Informasi online dan real-time yang menggunakan scan QR oleh para pengguna jasa atau masyarakat melalui smartphone. Dan keunggulan dari mekanisme ini, identitas dari pelapor terjamin kerahasiaannya. Secara realtime, seluruh informasi dapat diterima oleh Seksi KI dan secepatnya ditindaklanjuti.
Pada kesempatan itu, Nursevianto Tahier yang mewakili Tim Penilai Internal memaparkan hasil penilaian dalam rangka menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, KPKNL Banda Aceh memperoleh nilai total 94,97. Hasil tersebut sangat membanggakan karena nilai minimal untuk meraih predikat WBK dan WBBM adalah 75. Dalam hal ini, Tim Penilai Internal Kemenkeu memberikan selamat kepada KPKNL Banda Aceh atas perolehan hasil yang jauh melebihi nilai minimal bahkan mendekati sempurna dan ini berarti KPKNL Banda Aceh berhak memperoleh predikat WBK. Sedangkan predikat WBBM secara resmi masih menunggu review dan evaluasi Tim Penilai Nasional (TPN) dari KemenPAN-RB. “Meskipun harus menunggu hasil penilaian TPN, KPKNL Banda Aceh memang pantas dan layak meraih predikat WBBM”, demikian Nursevianto mengakhiri paparannya.
Pada sesi penutup, Kepala KPKNL Banda Aceh Bapak Rofii Edy Purnomo, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran KPKNL Banda Aceh yang telah bekerja keras sehingga KPKNL Banda Aceh mendapatkan hasil yang maksimal dalam penilaian WBK/WBBM ini dan semoga KPKNL Banda Aceh dapat selalu mempertahankan predikat tersebut, karena mempertahankan lebih sulit dari pada mendapatkannya. 

Monday, June 9, 2014

Pemberitahuan Rekonsiliasi SIMAK BMN SEMESTER I Tahun 2014

Pemberitahuan Rekonsiliasi SIMAK BMN SEMESTER I Tahun 2014 dapat dilihat di sini

Tuesday, April 1, 2014

AKSIO, Partisipasi Stakeholder untuk Perbaikan Layanan KPKNL Banda Aceh

Pada tanggal 25 Maret 2013, KPKNL Banda Aceh meluncurkan satu layanan baru dalam bidang pelayanan dan partisipasi masyarakat. Layanan tersebut diberi nama AKSIO, Aduan Kritik Saran Informasi Online. Cukup dengan memindai kode QR yang tersedia dengan smartphone, stakeholder dan masyarakat dapat mengakses layanan aduan, kritik, dan saran serta informasi-informasi lain secara online dan real-time. Dan keunggulan dari mekanisme ini, tidak dilakukan pencatatan identitas apapun dari pelapor, sehingga kerahasiaan terjamin.
Menurut Nugroho, selaku pencetus layanan ini, filosofi AKSIO sendiri diambil dari kata Aksioma yang dalam bahasa Yunani berarti pernyataan yang bisa dilihat kebenarannya tanpa perlu adanya bukti, dan dalam istilah matematika dapat diartikan sebagai suatu titik awal dari sistem logika. Dari dua pengertian tersebut, ditetapkanlah filosofi dari layanan ini, yaitu kebenaran maupun kenyataan pasti akan muncul dengan sendirinya. Namun, perlu adanya langkah nyata dari masyarakat untuk melakukan tindakan, dalam hal ini menyampaikan informasi. Karena tanpa adanya informasi masyarakat sebagai langkah awal dari pembuktian, upaya penyempurnaan dalam hal ini kesempurnaan pelayanan tidak dapat dilakukan dengan maksimal.
Kepala KPKNL Banda Aceh, Rofii Edy Purnomo berharap layanan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh stakeholder dan masyarakat umum. “Dalam hal ini kami fokus pada apa materi isi atau informasinya, bukan pada siapa yang melaporkan. Namun kami harapkan masyarakat dapat menyampaikan informasi-informasi terkait proses dan kualitas layanan kami secara bertanggung jawab dan bertujuan sama yaitu perbaikan kualitas layanan KPKNL Banda Aceh.”
Lebih lanjut mengenai kemungkinan adanya informasi anonim yang bersifat menjatuhkan nama baik seseorang, Rofii menegaskan analisa laporan yang disampaikan mengedepankan orasangka baik. Mekanisme proses laporan yang masuk dirancang untuk menyaring mana informasi yang valid dan layak untuk ditindak lanjuti, dan mana yang merupakan “bluffing”. “Prinsip innocence until proven guilty tetap kami pegang selalu, karena pada dasarnya ini semata-mata kami lakukan untuk perbaikan layanan.” Tutupnya.

Friday, March 28, 2014

Tahap Awal Pengembalian Sisa BKPN Target Road Map Tahun 2013 KPKNL Banda Aceh

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012 jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 168/PMK.06/2013 tanggal 25 November 2013 tentang Tata Cara Pengembalian Pengurusan Piutang Yang Berasal Dari Penyerahan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Dan Badan Usaha Yang Modalnya Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, KPKNL telah menerbitkan Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara (SPPPN) atas nama penanggung hutang yang berasal dari PT PLN (Persero) Wilayah Aceh sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) debitur dengan nilai saldo hutang Rp1.837.870.809,00.
Dalam acara serah terima yang berlangsung di Ruang General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Aceh pada tanggal 27 Maret 2014, Kepala KPKNL Banda Aceh, Rofii Edy Purnomo yang didampingi Kepala Seksi Piutang Negara, Bungsu Teguh Karnadi dan Kepala Seksi Hukum dan Informasi, Pirmansyah beserta staf, menyampaikan bahwa pengembalian BKPN dipersiapkan melalui proses cukup lama yang didahului dengan kegiatan inventarisasi dan verifikasi/stock opname BKPN, selanjutnya diikuti rekonsiliasi terhadap jumlah BKPN, outstanding masing-masing BKPN dan tahap pengurusan. Mengingat terdapat perbedaan data oustanding saldo hutang antara KPKNL Banda Aceh dan Penyerah Piutang ketika dilakukan rekonsiliasi maka BKPN yang diserahkan merupakan data hasil inventarisasi dan verifikasi BKPN pada KPKNL Banda Aceh. 
Dengan adanya pengembalian ini diharapkan PT PLN dapat menyelesaikan berkas piutang macet dalam mekanisme korporasi BUMN yang mana pengelolaan piutang macet menjadi salah satu bagian dari bisnis PLN itu sendiri. General Manager PT PLN Wilayah Aceh mengungkapkan bahwa pihaknya menerima pengembalian BKPN yang telah menjadi ketentuan dan diharapkan dapat menjadi salah satu perfomance basis PT PLN (Persero) sebagai perusahaan negara dalam menunjukkan kinerjanya. 
Selanjutnya disampaikan pula oleh Rofii Edy Purnomo bahwa KPKNL Banda Aceh siap memberikan informasi mengenai BKPN paska pengembalian ini dan siap membantu apabila terdapat permohonan lelang yang berasal dari PT PLN (Persero) Wilayah Aceh.






Tuesday, March 11, 2014

Menuju WBK/WBBM, Banda Aceh Siap!

Bersama Tim Gabungan Biro Organta Kemenkeu & Bidang OKI DJKN
Pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 tim gabungan dari Biro Organta Kementerian Keuangan dan Bidang OKI DJKN mengunjungi KPKNL Banda Aceh dalam rangka pembinaan dan pemantapan persiapan menuju KPKNL Banda Aceh sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Memperhatikan dengan seksama
Memperhatikan dengan seksama
Kegiatan dilakukan di ruang rapat KPKNL Banda Aceh yang dihadiri oleh para pegawai KPKNL Banda Aceh. Berdasarkan penjelasan awal dari pihak Biro Organta Kementerian Keuangan, untuk menuju WBK, ditinjau dari berbagai syarat dan penilaian, KPKNL Banda Aceh bisa dikatakan sangat siap untuk turut dicanangkan sebagai WBK/WBBM.


Berdiskusi tentang poin-poin materi

Berdiskusi tentang poin-poin materi

Berdiskusi tentang poin-poin materi
Kesiapan tersebut salah satunya dapat ditilik dari skor yang diraih saat penilaian Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) yang juga dijadikan bahan pertimbangan penunjukan. KPKNL Banda Aceh pada penilaian KPPc tahun 2012 mendapatkan peringkat I dengan skor 90,21. Namun karena penilaian tersebut masih menggunakan pedoman lama yaitu Permenpan - RB) nomor 27 tahun 2010, maka diinformasikan untuk penilaian KPPc tahun 2012 akan dilakukan penilaian ulang menggunakan menggunakan pedoman terbaru yaitu Permenpan-RB Nomor 38 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik.
Menilik ruangan kerja di KPKNL
Menanggapi informasi tersebut, Kepala KPKNL Banda Aceh Rofii Edy Purnomo menyatakan optimisme untuk memberikan penampilan terbaik pada penilaian ulang nanti. “Harapan kami KPKNL Banda Aceh dapat merepresentasikan komitmen DJKN untuk selalu memberikan layanan yang terbaik dan terus menerus melakukan perbaikan. Selain itu tidak ada yang sia-sia dari penilaian ulang, karena setiap event atau kompetisi yang diikuti akan selalu membawa manfaat positif untuk perbaikan internal di KPKNL Banda Aceh.

Pengawasan dan Pengendalian BMN untuk Kepentingan Bersama



Gaya Fajar saat menyampaikan materi
KPKNL Banda Aceh mengadakan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-3/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara oleh Pengelola Barang pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014.
Dalam sambutannya, Kepala Bidang KIHI Acep Hadinata yang mewakili Kepala Kanwil DJKN Aceh dan Kepala KPKNL Banda Aceh mengungkapkan dengan adanya PMK-244/PMK.06/2012 ini akan membuka jalan menuju tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum dalam pengelolaan BMN. “Melalui pengelolaan BMN yang baik dan benar kita bisa memberikan kontribusi terhadap APBN dan mengurangi Tax Dependencia.”
Sambutan oleh Kabid KIHI Kanwil DJKN Aceh

Peserta antusias mengajukan pertanyaan
Dua materi sosialisasi yang disampaikan oleh narasumber dari KPKNL Banda Aceh adalah Pengawasan dan Pengendalian BMN yang disampaikan oleh Fajar Agung Budiyanto, dan Sosialisasi Penetapan Status Penggunaan BMN oleh Muhammad Zein Hazimy. Dengan gayanya yang humoris, berkaitan dengan SK Mutasi Pejabat Eselon IV yang baru saja terbit, Fajar menyampaikan salam perpisahan kepada para undangan yang notabene biasa bekerja sama dengannya. “Acara ini adalah pengabdian terakhir saya di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara sebelum saya melaksanakan tugas di seksi yang baru.”
Gaya Zein saat menyampaikan materi
Kabid PKN Kanwil DJKN urun rembug dalam diskusi
Dalam acara ini, peserta sosialisasi memanfaatkan waktu tanya jawab untuk menyampaikan pertanyaan sehubungan dengan materi yang disampaikan, karena khususnya materi Wasdal ini merupakan hal baru. Moderator yang memandu acara, Rahmaluddin Saragih menegaskan tujuan sosialisasi ini tidak lain adalah agar tercipta pemahaman yang sama atas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN sehingga tercipta sinergi antara DJKN dan satker dalam rangka pengelolaan BMN sesuai kepentingan masing-masing pihak.

Tuesday, February 25, 2014

KPKNL Banda Aceh : Tahun 2014, Lebih Berkualitas dan Lebih Berprestasi

Pada tahun 2013, capaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh  sangat baik dengan Nilai Kinerja Organanisasi (NKO) sebesar 115,07%. Ini menunjukkan bahwa KPKNL Banda Aceh telah berhasil  karena  kinerjanya melampaui target/ukuran kuantitatif yang ditetapkan dalam Indikator Kegiatan Utama (IKU) dan disepakati dalam Kontrak Kinerja.  Kerberhasilan ini juga menunjukkan semakin mantapnya  sinergi  dan tingginya kesadaran seluruh pegawai KPKNL Banda Aceh dalam menjalankan tugasnya.  
Selanjutnya, agenda besar KPKNL Badan Aceh pada tahun 2014 adalah mewakili DJKN dalam penilaian kantor dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Sebuah predikat luar biasa yang akan kita coba raih bersama, yang berproses dan bertumbuh dari kesadaran pribadi, dan setelahnya memerlukan konsistensi sikap.  
Sebagai salah satu Kantor Pelayanan terbaik yang berpredikat Kantor Teladan dan Kantor Pelayanan Percontohan Peringkat Pertama tahun 2012 di lingkungan Direktorat Jenderal  Kekayaan Negara, sudah barang tentu  para pegawai KPKNL Banda Aceh selalu terpacu untuk dapat membuktikan kinerja terbaik dan selalu berusaha mengangkat marwah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.  Modal yang dimiliki tersebut, merupakan sumber energi  untuk lebih memacu dan memicu semangat kerja bersama, guna mencapai kinerja KPKNL Banda Aceh yang lebih berkualitas dan lebih berprestasi di tahun 2014.

Semoga.

Wednesday, February 19, 2014

Gedung Asrama KPKNL Banda Aceh Siap Dioperasikan

Menyambut tahun 2014, KPKNL Banda Aceh berhasil membangun fasilitas baru yaitu sebuah gedung asrama pegawai yang berlokasi di Jalan Twk. Hasyim Banta Muda, Kampung Mulia, Banda Aceh. Gedung asrama ini akan sangat membantu para pegawai, karena setelah tsunami di Aceh terjadi booming harga properti, sehingga menyulitkan untuk menemukan rumah sewa maupun indekos yang terjangkau. Ditambah letaknya yang strategis, dekat dengan kawasan perdagangan Banda Aceh, menjadikan aksesnya mudah dicapai dari KPKNL dan Kanwil DJKN yang berlokasi di kawasan Gedung Keuangan Negara.
Sebelum menjadi gedung asrama, lokasi ini dahulu merupakan Kantor Lelang Negara yang dialihfungsikan menjadi mess semenjak mergernya Kantor Lelang Negara dan KP3N menjadi KP2LN. Pasca robohnya gedung mess akibat gempa bumi dan gelombang tsunami pada tahun 2004, dengan bantuan dari Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) NAD-Nias, dibangunlah gedung asrama pegawai dua lantai yang terdiri dari 8 kamar di lantai dasar dan aula pertemuan di lantai 2.
Mengingat banyaknya pegawai yang terpaksa berstatus “bujangan lokal” dan tidak adanya fasilitas rumah dinas untuk para pegawai/pejabat, maka jumlah kamar yang ada di gedung asrama ini belum mampu mencukupi kebutuhan yang ada. Oleh sebab itu diputuskan untuk merenovasi gedung asrama dengan tujuan penambahan kamar, sehingga fungsi dari asrama ini dapat dioptimalkan.
Saat ini jumlah kamar yang tersedia adalah 18 kamar, dengan fasilitas tiap kamarnya berupa Air Conditioner dan kamar mandi dalam memakai shower. Asrama ini akan dimanfaatkan pegawai KPKNL Banda Aceh dan Kanwil DJKN Aceh. Selain fasilitas dalam kamar, terdapat dua kamar mandi umum dan dapur. Hall utama di lantai I dan II juga dapat dimanfaatkan sebagai ruang pertemuan. Dan gedung ini memiliki fasilitas pendukung berupa halaman parkir yang muat untuk 6 mobil serta penampungan air yang memadai.
Kepala Kanwil DJKN Aceh, Joko Prihanto dalam kesempatan memantau kondisi kelaikan gedung asrama  mengharapkan agar fasilitas berupa asrama ini dapat memberikan kenyamanan pada para pegawai yang harus meninggalkan keluarga untuk berkarya di Serambi Mekah sehingga pegawai dapat lebih fokus dan optimal dalam memberikan pelayanan serta pengabdian terbaik untuk negara.


 
Copyright © 2013 KPKNL Banda Aceh