Tuesday, April 1, 2014

AKSIO, Partisipasi Stakeholder untuk Perbaikan Layanan KPKNL Banda Aceh

Pada tanggal 25 Maret 2013, KPKNL Banda Aceh meluncurkan satu layanan baru dalam bidang pelayanan dan partisipasi masyarakat. Layanan tersebut diberi nama AKSIO, Aduan Kritik Saran Informasi Online. Cukup dengan memindai kode QR yang tersedia dengan smartphone, stakeholder dan masyarakat dapat mengakses layanan aduan, kritik, dan saran serta informasi-informasi lain secara online dan real-time. Dan keunggulan dari mekanisme ini, tidak dilakukan pencatatan identitas apapun dari pelapor, sehingga kerahasiaan terjamin.
Menurut Nugroho, selaku pencetus layanan ini, filosofi AKSIO sendiri diambil dari kata Aksioma yang dalam bahasa Yunani berarti pernyataan yang bisa dilihat kebenarannya tanpa perlu adanya bukti, dan dalam istilah matematika dapat diartikan sebagai suatu titik awal dari sistem logika. Dari dua pengertian tersebut, ditetapkanlah filosofi dari layanan ini, yaitu kebenaran maupun kenyataan pasti akan muncul dengan sendirinya. Namun, perlu adanya langkah nyata dari masyarakat untuk melakukan tindakan, dalam hal ini menyampaikan informasi. Karena tanpa adanya informasi masyarakat sebagai langkah awal dari pembuktian, upaya penyempurnaan dalam hal ini kesempurnaan pelayanan tidak dapat dilakukan dengan maksimal.
Kepala KPKNL Banda Aceh, Rofii Edy Purnomo berharap layanan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh stakeholder dan masyarakat umum. “Dalam hal ini kami fokus pada apa materi isi atau informasinya, bukan pada siapa yang melaporkan. Namun kami harapkan masyarakat dapat menyampaikan informasi-informasi terkait proses dan kualitas layanan kami secara bertanggung jawab dan bertujuan sama yaitu perbaikan kualitas layanan KPKNL Banda Aceh.”
Lebih lanjut mengenai kemungkinan adanya informasi anonim yang bersifat menjatuhkan nama baik seseorang, Rofii menegaskan analisa laporan yang disampaikan mengedepankan orasangka baik. Mekanisme proses laporan yang masuk dirancang untuk menyaring mana informasi yang valid dan layak untuk ditindak lanjuti, dan mana yang merupakan “bluffing”. “Prinsip innocence until proven guilty tetap kami pegang selalu, karena pada dasarnya ini semata-mata kami lakukan untuk perbaikan layanan.” Tutupnya.

Friday, March 28, 2014

Tahap Awal Pengembalian Sisa BKPN Target Road Map Tahun 2013 KPKNL Banda Aceh

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012 jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 168/PMK.06/2013 tanggal 25 November 2013 tentang Tata Cara Pengembalian Pengurusan Piutang Yang Berasal Dari Penyerahan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Dan Badan Usaha Yang Modalnya Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, KPKNL telah menerbitkan Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara (SPPPN) atas nama penanggung hutang yang berasal dari PT PLN (Persero) Wilayah Aceh sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) debitur dengan nilai saldo hutang Rp1.837.870.809,00.
Dalam acara serah terima yang berlangsung di Ruang General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Aceh pada tanggal 27 Maret 2014, Kepala KPKNL Banda Aceh, Rofii Edy Purnomo yang didampingi Kepala Seksi Piutang Negara, Bungsu Teguh Karnadi dan Kepala Seksi Hukum dan Informasi, Pirmansyah beserta staf, menyampaikan bahwa pengembalian BKPN dipersiapkan melalui proses cukup lama yang didahului dengan kegiatan inventarisasi dan verifikasi/stock opname BKPN, selanjutnya diikuti rekonsiliasi terhadap jumlah BKPN, outstanding masing-masing BKPN dan tahap pengurusan. Mengingat terdapat perbedaan data oustanding saldo hutang antara KPKNL Banda Aceh dan Penyerah Piutang ketika dilakukan rekonsiliasi maka BKPN yang diserahkan merupakan data hasil inventarisasi dan verifikasi BKPN pada KPKNL Banda Aceh. 
Dengan adanya pengembalian ini diharapkan PT PLN dapat menyelesaikan berkas piutang macet dalam mekanisme korporasi BUMN yang mana pengelolaan piutang macet menjadi salah satu bagian dari bisnis PLN itu sendiri. General Manager PT PLN Wilayah Aceh mengungkapkan bahwa pihaknya menerima pengembalian BKPN yang telah menjadi ketentuan dan diharapkan dapat menjadi salah satu perfomance basis PT PLN (Persero) sebagai perusahaan negara dalam menunjukkan kinerjanya. 
Selanjutnya disampaikan pula oleh Rofii Edy Purnomo bahwa KPKNL Banda Aceh siap memberikan informasi mengenai BKPN paska pengembalian ini dan siap membantu apabila terdapat permohonan lelang yang berasal dari PT PLN (Persero) Wilayah Aceh.






Tuesday, March 11, 2014

Menuju WBK/WBBM, Banda Aceh Siap!

Bersama Tim Gabungan Biro Organta Kemenkeu & Bidang OKI DJKN
Pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 tim gabungan dari Biro Organta Kementerian Keuangan dan Bidang OKI DJKN mengunjungi KPKNL Banda Aceh dalam rangka pembinaan dan pemantapan persiapan menuju KPKNL Banda Aceh sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Memperhatikan dengan seksama
Memperhatikan dengan seksama
Kegiatan dilakukan di ruang rapat KPKNL Banda Aceh yang dihadiri oleh para pegawai KPKNL Banda Aceh. Berdasarkan penjelasan awal dari pihak Biro Organta Kementerian Keuangan, untuk menuju WBK, ditinjau dari berbagai syarat dan penilaian, KPKNL Banda Aceh bisa dikatakan sangat siap untuk turut dicanangkan sebagai WBK/WBBM.


Berdiskusi tentang poin-poin materi

Berdiskusi tentang poin-poin materi

Berdiskusi tentang poin-poin materi
Kesiapan tersebut salah satunya dapat ditilik dari skor yang diraih saat penilaian Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) yang juga dijadikan bahan pertimbangan penunjukan. KPKNL Banda Aceh pada penilaian KPPc tahun 2012 mendapatkan peringkat I dengan skor 90,21. Namun karena penilaian tersebut masih menggunakan pedoman lama yaitu Permenpan - RB) nomor 27 tahun 2010, maka diinformasikan untuk penilaian KPPc tahun 2012 akan dilakukan penilaian ulang menggunakan menggunakan pedoman terbaru yaitu Permenpan-RB Nomor 38 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik.
Menilik ruangan kerja di KPKNL
Menanggapi informasi tersebut, Kepala KPKNL Banda Aceh Rofii Edy Purnomo menyatakan optimisme untuk memberikan penampilan terbaik pada penilaian ulang nanti. “Harapan kami KPKNL Banda Aceh dapat merepresentasikan komitmen DJKN untuk selalu memberikan layanan yang terbaik dan terus menerus melakukan perbaikan. Selain itu tidak ada yang sia-sia dari penilaian ulang, karena setiap event atau kompetisi yang diikuti akan selalu membawa manfaat positif untuk perbaikan internal di KPKNL Banda Aceh.

Pengawasan dan Pengendalian BMN untuk Kepentingan Bersama



Gaya Fajar saat menyampaikan materi
KPKNL Banda Aceh mengadakan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-3/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara oleh Pengelola Barang pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014.
Dalam sambutannya, Kepala Bidang KIHI Acep Hadinata yang mewakili Kepala Kanwil DJKN Aceh dan Kepala KPKNL Banda Aceh mengungkapkan dengan adanya PMK-244/PMK.06/2012 ini akan membuka jalan menuju tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum dalam pengelolaan BMN. “Melalui pengelolaan BMN yang baik dan benar kita bisa memberikan kontribusi terhadap APBN dan mengurangi Tax Dependencia.”
Sambutan oleh Kabid KIHI Kanwil DJKN Aceh

Peserta antusias mengajukan pertanyaan
Dua materi sosialisasi yang disampaikan oleh narasumber dari KPKNL Banda Aceh adalah Pengawasan dan Pengendalian BMN yang disampaikan oleh Fajar Agung Budiyanto, dan Sosialisasi Penetapan Status Penggunaan BMN oleh Muhammad Zein Hazimy. Dengan gayanya yang humoris, berkaitan dengan SK Mutasi Pejabat Eselon IV yang baru saja terbit, Fajar menyampaikan salam perpisahan kepada para undangan yang notabene biasa bekerja sama dengannya. “Acara ini adalah pengabdian terakhir saya di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara sebelum saya melaksanakan tugas di seksi yang baru.”
Gaya Zein saat menyampaikan materi
Kabid PKN Kanwil DJKN urun rembug dalam diskusi
Dalam acara ini, peserta sosialisasi memanfaatkan waktu tanya jawab untuk menyampaikan pertanyaan sehubungan dengan materi yang disampaikan, karena khususnya materi Wasdal ini merupakan hal baru. Moderator yang memandu acara, Rahmaluddin Saragih menegaskan tujuan sosialisasi ini tidak lain adalah agar tercipta pemahaman yang sama atas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN sehingga tercipta sinergi antara DJKN dan satker dalam rangka pengelolaan BMN sesuai kepentingan masing-masing pihak.

Tuesday, February 25, 2014

KPKNL Banda Aceh : Tahun 2014, Lebih Berkualitas dan Lebih Berprestasi

Pada tahun 2013, capaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh  sangat baik dengan Nilai Kinerja Organanisasi (NKO) sebesar 115,07%. Ini menunjukkan bahwa KPKNL Banda Aceh telah berhasil  karena  kinerjanya melampaui target/ukuran kuantitatif yang ditetapkan dalam Indikator Kegiatan Utama (IKU) dan disepakati dalam Kontrak Kinerja.  Kerberhasilan ini juga menunjukkan semakin mantapnya  sinergi  dan tingginya kesadaran seluruh pegawai KPKNL Banda Aceh dalam menjalankan tugasnya.  
Selanjutnya, agenda besar KPKNL Badan Aceh pada tahun 2014 adalah mewakili DJKN dalam penilaian kantor dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Sebuah predikat luar biasa yang akan kita coba raih bersama, yang berproses dan bertumbuh dari kesadaran pribadi, dan setelahnya memerlukan konsistensi sikap.  
Sebagai salah satu Kantor Pelayanan terbaik yang berpredikat Kantor Teladan dan Kantor Pelayanan Percontohan Peringkat Pertama tahun 2012 di lingkungan Direktorat Jenderal  Kekayaan Negara, sudah barang tentu  para pegawai KPKNL Banda Aceh selalu terpacu untuk dapat membuktikan kinerja terbaik dan selalu berusaha mengangkat marwah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.  Modal yang dimiliki tersebut, merupakan sumber energi  untuk lebih memacu dan memicu semangat kerja bersama, guna mencapai kinerja KPKNL Banda Aceh yang lebih berkualitas dan lebih berprestasi di tahun 2014.

Semoga.

Wednesday, February 19, 2014

Gedung Asrama KPKNL Banda Aceh Siap Dioperasikan

Menyambut tahun 2014, KPKNL Banda Aceh berhasil membangun fasilitas baru yaitu sebuah gedung asrama pegawai yang berlokasi di Jalan Twk. Hasyim Banta Muda, Kampung Mulia, Banda Aceh. Gedung asrama ini akan sangat membantu para pegawai, karena setelah tsunami di Aceh terjadi booming harga properti, sehingga menyulitkan untuk menemukan rumah sewa maupun indekos yang terjangkau. Ditambah letaknya yang strategis, dekat dengan kawasan perdagangan Banda Aceh, menjadikan aksesnya mudah dicapai dari KPKNL dan Kanwil DJKN yang berlokasi di kawasan Gedung Keuangan Negara.
Sebelum menjadi gedung asrama, lokasi ini dahulu merupakan Kantor Lelang Negara yang dialihfungsikan menjadi mess semenjak mergernya Kantor Lelang Negara dan KP3N menjadi KP2LN. Pasca robohnya gedung mess akibat gempa bumi dan gelombang tsunami pada tahun 2004, dengan bantuan dari Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) NAD-Nias, dibangunlah gedung asrama pegawai dua lantai yang terdiri dari 8 kamar di lantai dasar dan aula pertemuan di lantai 2.
Mengingat banyaknya pegawai yang terpaksa berstatus “bujangan lokal” dan tidak adanya fasilitas rumah dinas untuk para pegawai/pejabat, maka jumlah kamar yang ada di gedung asrama ini belum mampu mencukupi kebutuhan yang ada. Oleh sebab itu diputuskan untuk merenovasi gedung asrama dengan tujuan penambahan kamar, sehingga fungsi dari asrama ini dapat dioptimalkan.
Saat ini jumlah kamar yang tersedia adalah 18 kamar, dengan fasilitas tiap kamarnya berupa Air Conditioner dan kamar mandi dalam memakai shower. Asrama ini akan dimanfaatkan pegawai KPKNL Banda Aceh dan Kanwil DJKN Aceh. Selain fasilitas dalam kamar, terdapat dua kamar mandi umum dan dapur. Hall utama di lantai I dan II juga dapat dimanfaatkan sebagai ruang pertemuan. Dan gedung ini memiliki fasilitas pendukung berupa halaman parkir yang muat untuk 6 mobil serta penampungan air yang memadai.
Kepala Kanwil DJKN Aceh, Joko Prihanto dalam kesempatan memantau kondisi kelaikan gedung asrama  mengharapkan agar fasilitas berupa asrama ini dapat memberikan kenyamanan pada para pegawai yang harus meninggalkan keluarga untuk berkarya di Serambi Mekah sehingga pegawai dapat lebih fokus dan optimal dalam memberikan pelayanan serta pengabdian terbaik untuk negara.


Monday, December 30, 2013

Checklist Rekon SIMAK


CHEKLIST KELENGKAPAN DATA/DOKUMEN PENDUKUNG REKONSILIASI SIMAK BMN SEMESTER I TAHUN 2013

Kelengkapan data pendukung sesuai Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor Per-07/KN/2009 tanggal 31 Desember 2009

No.               Data Pendukung Ada Tidak ada Keterangan
1. Laporan pada APLIKASI SIMAK BMN 2013:
  1. Laporan Barang Kuasa Pengguna
  2. Laporan Posisi BMN di Neraca
  3. Laporan Barang Hilang
  4. Laporan Barang Rusak Berat
  5. Laporan Penyusutan BMN Kuasa Pengguna
2. Laporan SIMANTAP (Pendataan dan Identifikasi Tanah) dengan APLIKASI versi SiManTaP2012_V2 dan ADK kirimannya
3. ADK dari Aplikasi SIMAK BMN ke KPKNL
  1. Backup SIMAK BMN 2013
  2. File SA ……..
  3. File Smt1 ………..
  4. File Smt2 ...........
4. ADK Backup SAKPA beserta file pengiriman ke KPKNL
  1. File SA ………….
  2. File PN ………….
  3. File TB ………….
5 BAR Internal
6 Fotocopy Berita Acara Rekonsiliasi BMN Semester I tahun 2013

Tuesday, November 26, 2013

UJI PETIK SUMBER DAYA ALAM KANWIL DJKN ACEH, SINERGI UPAYA FISIK, PENGETAHUAN, DAN PENGALAMAN


Di sela kegiatan survei harga material bahan bangunan, sewa alat dan upah pekerja dalam rangka penyusunan Daftar Komponen Penilaian Bangunan (DKPB) Tahun 2014, Kanwil DJKN Aceh menugaskan Seksi Pelayanan Penilaian KPKNL Banda Aceh untuk berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya (UPTD Tahura) Pocut Meurah Intan guna pelaksanaan uji petik penilaian hutan. Sebagai hasil koordinasi ini, pada tanggal 18 s.d. 23 November 2013, Kanwil DJKN Aceh mengadakan uji petik penilaian hutan yang diikuti oleh 16 (enam belas) orang terdiri dari 6 (enam) orang dari Kanwil DJKN Aceh, 5 (lima) orang dari KPKNL Banda Aceh, dan 5 (lima) orang dari KPKNL Lhokseumawe. 

Uji petik penilaian hutan ini merupakan langkah persiapan guna mengantisipasi permintaan penilaian hutan dari para stakeholder di masa yang akan datang. Kegiatan uji petik penilaian hutan ini merupakan rangkaian program peningkatan kapasitas Penilai DJKN di lingkungan Kanwil DJKN Aceh. Sebelumnya pada tanggal 17 s.d. 19 Oktober 2013 dilakukan knowledge sharing bidang penilaian properti, dengan materi tindak lanjut permohonan penilaian Barang Milik Negara dan penyusunan laporan penilaian, yang disampaikan oleh Mardhanus Rudiyanto, Kepala Bidang Penilaian Kanwil DJKN Aceh serta penilaian barang bergerak, bangunan yang akan dibongkar, dan limbah padat, yang disampaikan oleh Roby Lasmana, Kepala Seksi Penilaian Properti I. 

Untuk mendapatkan hasil yang optimal, kegiatan uji petik penilaian SDA meliputi pemberian teori dan praktik penilaian, serta penyusunan laporan penilaian SDA. Sebelum kegiatan uji petik penilaian hutan dilakukan, terlebih dahulu dilakukan transfer of knowledge penilaian hutan. Penyampaian materi dilakukan di penginapan yang paling dekat dengan objek uji petik penilaian. Dengan keterbatasan karena aula telah dipesan oleh tamu lainnya, tim uji petik menyulap salah satu kamar menjadi ruang presentasi. Materi disampaikan yang disampaikan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.06/2010 tentang Penilaian Kekayaan Yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 02/KN/2011 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kekayaan Yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam, pedoman survei manfaat flora, fauna, wisata, dan hidrologi. Materi tersebut disampaikan secara bergantian oleh Tim dari Kanwil Aceh dan Nugroho Yonimurwanto dari Kepala Seksi Penilaian KPKNL Lhokseumawe.

Di lapangan, daerah survei dibagi menjadi 2 (dua) wilayah, yaitu: Seulawah Inong Seulawah Agam. Pada wilayah Seulawah Inong, tim berhasil membuat beberapa plot di bagian yang cukup landai. Seluruh anggota tim dengan dibantu oleh pendamping dari UTPD Tahura Pocut Meurah Intan mengidentifikasi dan menghitung jumlah flora sesuai besaran plot yang ada. Setelah ploting dan penghitungan selesai dilakukan, rombongan kembali turun ke pos dengan melalui rute lebih licin karena telah dilintasi saat perjalanan berangkat. Hal tersebut menjadikan perjalanan pulang menjadi lebih berat. Bergantian satu persatu anggota rombongan terpeleset dan jatuh terduduk. Beruntung tidak ada yang terluka atau jatuh ke lereng. Pada wilayah Seulawah Agam, survei tertunda sejenak karena turun hujan. Wilayah ini merupakan lereng bukit dengan kemiringan sekitar 45° dan panjang 5 km. Di wilayah Seulawah Agam, rombongan kembali membuat plot. Sebelum kembali ke pos, rombongan menyempatkan mengunjungi air terjun untuk mengetahui beberapa fauna yang ada di sekitar. Air terjun ini merupakan sumber air untuk hewan, sehingga jamak ditemukan kotoran maupun sisa-sisa hewan yang telah dimangsa. Dari kotoran hewan tersebut diketahui terdapat gajah maupun hewan besar lain yang ada di sekitar. Dari gigi geraham berukuran besar, rombongan menebak gigi tersebut merupakan sisa dari hewan herbivora yang telah dimangsa oleh harimau yang diketahui menghuni hutan Seulawah.









Dari keterangan Abu Hanifah dan Nugroho Yonimurwanto yang pernah mengikuti uji petik penilaian hutan di Gudung Gede Pangrango dan Hutan Lindung/Produksi Perhutani Banten, cakupan wilayah dan beratnya medan uji petik di Tahura Pocut Meurah Intan ini jauh lebih berat dan menantang.

Ditemui di tempat terpisah, Kepala UPTD Tahura Pocut Meurah Indan, Amri Sumadi menyatakan bahwa kegiatan uji petik penilaian hutan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan merupakan langkah maju dalam pengelolaan kekayaan yang dikuasai negara berupa hutan. Inisiatif Kementerian Keuangan ini diharapkan dapat menjadi trigger untuk semua elemen yang berkaitan dengan pengeloaan hutan untuk semakin proaktif mewujudkan neraca sumber daya hutan. Ke depannya, Amri berharap adanya kerja sama antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, dan Pemerintah Provinsi Aceh dalam inventarisasi dan penilaian hutan Pocut Meurah Intan. Kegiatan uji petik penilaian hutan ini diakhiri dengan penyusunan laporan penilaian, presentasi dan diskusi yang hangat bersama seluruh anggota tim penilai.

Thursday, October 10, 2013

Jungkir Balik Mengejar Target Sertipikasi BMN

Syukur Alhamdulillah, lindungan Allah menaungi perjalanan Pirmansyah, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Banda Aceh dan Hidayat, pada perjalanan menuju Aceh Tengah tanggal 08 Oktober 2013 dalam rangka tugas Percepatan Sertipikasi BMN, di sekitar jalanan menurun pegunungan Seulawah, mobil dinas yang dikendarainya mengalami selip dan terbalik, keduanya selamat tanpa luka. Hanya ban kanan belakang yang lepas dan tentu saja bodi mobil remuk.

Pada tahun 2013, KPKNL Banda Aceh ditargetkan untuk melaksanakan penyertipikasian BMN sebanyak 96 bidang. Walaupun Aceh Tengah adalah wilayah kerja KPKNL Lhokseumawe, dalam penugasan ini penyertipikasian dilakukan oleh KPKNL Banda Aceh karena satuan kerja yang menguasai bidang tanah yang dimaksud berada di wilayah kerja KPKNL Banda Aceh.

Untuk menuju Takengon, pusat Kabupaten Aceh Tengah, rute normal yang ditempuh dari Banda Aceh adalah perjalanan malam hari menuju Bireun untuk beristirahat pada saat subuh tiba, kemudian perjalanan dilanjutkan seharian penuh melintasi hutan Leuser. Bila tidak ada longsor atau penutupan jalan, perjalanan dapat ditempuh dalam waktu paling cepat 10 jam. Sedangkan dalam seminggu ini cuaca Aceh sedang "ramah-ramahnya" menyambut badai.

Ditemui keesokan hari di ruangannya, Pirmansyah menceritakan kejadian nahas tersebut. "Setelah melewati puncak Seulawah, di jalanan menurun yang licin karena hujan deras ditambah tikungan tajam, ya tiba-tiba mobil lepas kendali dan terjadilah mobil terbalik itu. Rupannya bannya sampai terlepas."

Kejadian ini sebagai pengingat bagi kita semua untuk selalu melakukan cek fisik pada kendaraan ketika akan melakukan perjalanan jauh, dan selalu menggunakan sabuk pengaman pada saat berkendara. "Perjalanan jauh atau dekat, Insyaallah sabuk pengaman terus terpasang. Jadi waktu itu keadaan mobil sudah terguling, saya tergantung di kursi. Kalau gak pakai sabuk pengaman, ceritanya sudah lain ini, hahahaha.." Pirmansyah mengakhiri penuturannya dengan tertawa.


Friday, September 27, 2013

Pengalaman Pertama, KPKNL Banda Aceh Lelang Hewan Ternak

“Dengan ini saya nyatakan lelang 36 ekor sapi Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) Sapi Aceh, dimenangkan oleh Bapak Usman dengan harga penawaran Rp.129.500.000,-“ demikian keputusan M. Zein Hazimi, pejabat lelang KPKNL Banda Aceh, Jumat 20 September 2013, di Aula Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Aceh, di Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar. Dengan demikian Usman telah mengalahkan sebelas peserta lainnya dalam lelang kali ini.
Pejabat Lelang menjelaskan aturan main


Pemenang memamerkan kartu bidding
Panitia Penjualan memberikan penjelasan mengenai kondisi sapi

Lelang Hewan Ternak BPTU Sapi Aceh merupakan lelang dengan objek benda hidup pertama yang dilaksanakan oleh KPKNL Banda Aceh. Penjualan lelang ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari pengajuan penghapusan oleh BPTU Sapi Aceh kepada KPKNL Banda Aceh. BPTU Sapi Aceh merupakan balai pembibitan dengan tupoksi utama pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pengembangan, penyebaran dan distribusi bibit ternak unggul, serta produksi dan distribusi benih/pembibitan hijauan pakan ternak. Sapi-sapi yang dilelang kali ini tidak memiliki kriteria sebagai sapi unggul karena tidak memenuhi beberapa ketentuan, semisal warna kulit dan ciri-ciri fisik lain, sehingga sudah tidak sesuai dengan tupoksi dan perlu dihapus.


Peserta mengajukan pertanyaan

Peserta datang dari berbagai kalangan
Sebelum lelang dilaksanakan, pada aanwijzing, para peserta dipersilahkan melihat kondisi sapi, didampingi dokter hewan dari BPTU. Ini sebagai salah satu bentuk transparansi dalam proses lelang. “Kami tidak ingin Bapak-Bapak yang hadir di sini merasa seperti membeli kucing dalam karung. Karena sapi-sapi dalam paket yang dijual memiliki berbagai macam karakteristik, antara lain usia dan bobot.”, demikian penjelasan drh Aulia Barus dari BPTU Sapi Aceh.
Sapi yang dijual lelang
Peserta diberikan kesempatan melihat sapi secara langsung

Pada kesempatan terpisah, Kepala BPTU Sapi Aceh, drh Muchti menyatakan terima kasih atas kerjasama dan bantuan KPKNL Banda Aceh dalam proses penghapusan aset BPTU Sapi Aceh. Sebagai pengalaman pertama, tentu banyak terjadi kekurangan dalam pemenuhan berkas syarat administrasi, sehingga dari pengajuan penghapusan sampai dengan penjualan lelang hari ini memakan waktu yang cukup lama. “Memang kami masih dalam tahap belajar, namun untuk yang berikutnya kami sudah paham bagaimana bentuk persyaratan administrasi yang diperlukan untuk mengajukan penghapusan ini, sehingga diharapkan prosesnya cepat selesai.” (DP/NdM)
Panitia Penjualan bersama Pejabat Lelang


 
Copyright © 2013 KPKNL Banda Aceh